Medianews.id, Trenggalek – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek, Doding Rahmadi, menerima aspirasi dari sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), saat melakukan aksi di Kantor DPRD Kabupaten Trenggalek, Jum’at (15/3/2024).
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Cabang Trenggalek, dalam melakukan aksi di Kantor DPRD Kabupaten Trenggalek, menyuarakan terkait kerusakan infrastruktur dan kenaikan harga kebutuhan pokok utamanya beras, yang harganya saat ini malambung tinggi serta dianggap menyengsarakan rakyat.
Selanjutnya, koordinator aksi Mamik Wahyuning Tyas, saat dikonfirmasi menyampaikan,“ kami dari GMNI Trenggalek, menggelar aksi turun jalan dalam rangka menyampaikan aspirasi masyarakat soal kenaikan harga beras yang akhir-akhir ini terjadi, kenaikan harga beras, ini sangat menyengsarakan masyarakat kecil,” ungkapnya.
Lebih lanjut GMNI Trenggalek juga menyoroti terkait infrastruktur jalan yang belum tersentuh Pemerintah Daerah, contoh yang ada di Desa Gamping Kecamatan Suruh dan di Desa Joho Kecamatan Pule.
Hal ini di suarakan GMNI, karena beberapa waktu lalu, Bupati Trenggalek berjanji akan menuntaskan permasalahan infrastruktur selambat-lambatnya Maret 2024. Namun kenyataannya, janji tersebut belum terealisasi.
Wakil Ketua DPRD, Doding Rahmadi, saat di konfirmasi setelah menerima kedatangan GMNI, membeberkan, kenaikan sejumlah sembako saat puasa dan menjelang lebaran memang mengalami kenaikan yang cukup signifikan, tetapi Pemerintah Daerah juga harus bisa membuat solusi sehingga inflasi bahan pokok bisa ditekan.
“ Kita berharap pemerintah pusat segera melakukan langkah-langkah konkret dalam mengatasi kenaikan harga bahan pokok yang ada di masyarakat,” tuturnya.
Menurutnya, mengenai infrastruktur jalan yang dinilai teman-teman GMNI belum dilakukan secara maksimal oleh Pemerintah Daerah, perlu ditegaskan,” bahwa jalan kabupaten itu sekitar 76 persen dan sisanya merupakan jalan provinsi dan jalan nasional,” bebernya.
Dalam hal ini, dari 76 persen, sekitar 24 persen setiap tahunnya sudah masuk dalam skala prioritas Pemerintah Daerah, namun karena anggaran kita terbatas, yaitu sekitar Rp 300 miliar sampai Rp 400 miliar, jadi usulan skala prioritas itu masih disesuaikan lagi dengan usulan skala prioritas di Musrenbang tingkat kecamatan. ” Semoga kedepannya, Pemerintah Daerah akan lebih serius menuntaskan infrastruktur jalan yang ada di Kabupaten Trenggalek kedepannya, ” cetusnya.
Menanggapi hal ini, Pemerintah Daerah juga akan melakukan koordinasi dengan pusat terkait anggaran perbaikan infrastruktur jalan agar masuk ke Kabupaten Trenggalek, seperti yang saat ini di kerjakan yakni infrastruktur jembatan Nglembu, yang mana proses pengerjaan langsung dari Pemerintah Pusat tanpa campur tangan Pemerintah Daerah.
Pihaknya menegaskan, “Intinya, langkah-langkah berbagai macam cara kita lakukan agar infrastruktur di Kabupaten Trenggalek segera tuntas pengerjaannya,” tegasnya.
Kemudian, proyek besar perbaikan infrastruktur yang tengah dikerjakan saat ini ada di Desa Gamping senilai Rp 11,4 miliar dan Desa Mlinjon senilai Rp 11,5 miliar Kecamatan Suruh serta Desa Kedunglurah Kecamatan Pogalan senilai Rp 5 miliar rupiah.
“ Ini merupakan proyek besar kita di tahun 2024 untuk infrastruktur jalan, kalau yang kecil, di tiap-tiap kecamatan kita sudah anggarkan sekitar Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar rupiah, serta setiap kecamatan pasti ada 2-3 titik jalan yang menjadi prioritas perbaikan,” pungkasnya. (Adv)
