Medianews.id, Trenggalek – Anggaran untuk Infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Trenggalek, tahun anggaran 2024 rendah, Komisi II DPRD Kabupaten Trenggalek, memberi masukan kepada Bakeuda, agar prioritas di tahun 2024, benar – benar yang menjadi skala prioritas yang menjadi kendala di lapangan.
Anggaran Dinas PUPR Kabupaten Trenggalek, untuk Infrastruktur sebesar Rp 38 Miliar rupiah di Tahun 2024, ” kami berharap anggaran di tahun 2024 ini benar – benar memprioritaskan prioritas yang menjadi kendala dilapangan, jadi jangan sampai anggaran tahun 2024 ini, yang sudah di rencanakan tidak di jalankan,” ungkap Mugianto, Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Kamis (29/2/204).
Menurutnya, karena APRD Kabupaten Trenggalek, Tahun 2024 ini sudah diputuskan maka kita tinggal menjalankan, kita hanya mereview atau mengingatkan kembali perencanaan di tahun 2024.
” Karena di Tahun 2024 ini kita target pendapatan tinggi dan target belanja target juga cukup lumayan tinggi, maka di tahun 2024 ini jangan sampai meninggalkan persoalan seperti tahun 2023 kemarin,” harapnya.
Masih menurutnya, sesuai dengan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022, anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah sebesar 40% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil / transfer kepada daerah atau desa.
Apabila persentase tersebut belum tercapai, Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya UU HKPD, sehingga batas akhir pengalokasian tersebut sampai dengan tahun 2027.
“Di Kabupaten Trenggalek, karena keterbatasan anggaran maka di lakukan secara bertahap untuk pemenuhan target belanja infrastruktur pelayanan publik,” cetusnya.
Karena di Tahun 2024 ini anggaran sudah diputuskan,” maka tugas kita tinggal mengawasi agar pelaksanaan anggaran tersebut berjalan dengan baik,” pungkasnya. (Adv)
