Medianews.id, Trenggalek – Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin, sampaikan tindak lanjut atas amanat serta rekomendasi MUI yang telah dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten, dalam kegiatan silaturahmi Ulama dan Umara, di Pendapa Manggala Pratama Nugraha, Rabu (23/4/2025)
Selanjutnya, rekomendasi dari MUI tersebut yaitu revitalisasi dana umat, di mana hingga tahun 2024 tidak kurang dari 10 miliar rupiah telah ditasarufkan melalui BAZNAS Kabupaten Trenggalek kepada yang berhak menerima.
“Kebanyakan digunakan untuk biaya kesehatan kemudian jaminan hidup, termasuk fasilitas ibadah dan juga pemberdayaan ekonomi,” ungkap Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin.
Kemudian, di tahun 2025 BAZNAS Trenggalek juga akan membuka sentra-sentra peternakan yang di dalamnya sekitar 200 ekor kambing akan dikelola warga kurang mampu.
Pihaknya berharap melalui program tersebut membuka peluang menciptakan muzaki-muzaki baru dari sebelumnya berstatus sebagai mustahik.
Selanjutnya adalah konsen terkait halal supply chain atau rantai pasok halal. Mas Bupati Ipin mengatakan bahwa Pemkab Trenggalek berencana merevitalisasi rumah potong hewan yang dilengkapi dengan rumah potong unggas.
“Yang tidak hanya mensertifikatkan para ‘juleha’ atau juru sembelih halal tetapi nanti outputnya rumah potong hewan itu akan menyediakan daging halal yang akan disebarkan ke seluruh pasar tradisional di Kabupaten Trenggalek,” tuturnya.
“Kami sedang finalisasi anggaran, finalisasi mitra kerja karena nanti kita ingin badan itu berdiri sebagai BLU, bukan sekedar UPT tetapi menjadi center of excellence sekaligus aset produktif untuk kabupaten,” imbuhnya.
Dalam kegiatan ini, pihaknya juga menyampaikan terkait pembangunan daerah ke depan. Di mana salah satunya adalah visi membangun Kabupaten Trenggalek yang lebih atraktif. Hal itu sejalan dengan rekomendasi MUI terkait halal tourism.
Lebih lanjut, pihaknya juga menyinggung terkait program MBG (Makan Bergizi Gratis). Dirinya mengatakan Pemkab Trenggalek berusaha negosiasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN).
Jika pemerintah ingin memuliakan masyarakat, ketika diminta untuk mencari mitra pengusaha membuat dapur MBG maka yang bisa hanya yang mampu dan memiliki modal.
“Saya tawar, lebih baik saya buat percontohan, saya kurangi rombel (rombongan belajar) di sekolah, satu kelas saya gunakan untuk dapur,” tuturnya.
“Artinya tidak perlu bangun bangunan baru tinggal isi alat masak, yayasannya siapa? ya nanti komite, otomatis kalau duitnya masuk ke komite, ya masa komite mau korupsi jatah anak mereka sendiri, kira-kira begitu,” imbuhnya.
Sehingga nantinya bisa melibatkan ibu-ibu kantin di sekolah bahkan masyarakat sekitar yang memiliki pekarangan, peternakan maupun kolam-kolam kecil juga ikut terserap dalam program MBG tersebut.
“Dari MUI yang kami harapkan nanti supply chain, bahan bakunya kalau bisa sedemikian rupa kita jamin higienitasnya, kehalalannya,” pungkasnya. (Hardi)
