Medianews.id, Trenggalek – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek, rapat paripurna mendengarkan laporan semua komisi terkait dengan alokasi anggaran dalam penyusunan Raperda tentang APBD Kabupaten Trenggalek tahun 2025, di Gedung Graha Paripurna, Senin (18/11/2024).
Dalam hal ini dibenarkan Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, Doding Rahmadi, saat dikonfirmasi setelah rapat, membenarkan bahwa DPRD Kabupaten Trenggalek hari ini telah mengelar rapat paripurna mendengarkan laporan semua komisi di DPRD Trenggalek, terkait Rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Trenggalek tahun anggaran 2025.
Selanjutnya dalam rapat tersebut, masih banyak permasalahan yang diangkat oleh masing-masing komisi,” terutama yang berkaitan dengan kebutuhan anggaran yang cukup besar,” ungkapnya.
Pihaknya menjelaskan laporan dari komisi-komisi tersebut sangat penting karena urusan yang dibahas berhubungan langsung dengan penganggaran untuk tahun depan.
Kemudian salah satu isu utama yang disampaikan adalah anggaran untuk Inspektorat, yang disampaikan oleh Komisi I,” anggaran untuk Inspektorat masih belum bisa terpenuhi, karena untuk memenuhi ketentuan ada aturan sebesar 0,75 persen dari total APBD,” cetusnya.
Selanjutnya, Komisi III mengangkat isu penting terkait peningkatan anggaran untuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
“Komisi III berharap adanya tambahan anggaran untuk mendukung peningkatan layanan PTSP, agar proses perizinan dan administrasi di Kabupaten Trenggalek dapat lebih efisien dan cepat,” tuturnya.
Lebih lanjut, Komisi IV menyampaikan perkembangan positif terkait anggaran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Soedomo. Menurut laporan, terjadi peningkatan signifikan pada anggaran RSUD, yang semula sebesar 140 miliar rupiah menjadi 147 miliar rupiah.
” Peningkatan ini diharapkan dapat terus dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di daerah,” sambungnya.
Masih menurutnya, meskipun ada kemajuan di beberapa sektor, Banggar DPRD Kabupaten Trenggalek, menyoroti permasalahan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan.
Saat ini, anggaran yang dialokasikan untuk perbaikan jalan pada tahun 2024 sekitar Rp 41 miliar. “Untuk menyelesaikan seluruh masalah jalan rusak, kita membutuhkan anggaran yang jauh lebih besar, yaitu sekitar Rp 250 miliar,” jelasnya.
Total panjang jalan di Kabupaten Trenggalek, sekitar 72 persen sudah dalam kondisi baik, namun 23 persen masih memerlukan perbaikan. Meskipun anggaran yang ada saat ini tidak mencukupi, pihaknya berharap adanya rasionalisasi anggaran yang dapat mengalokasikan lebih banyak dana untuk perbaikan jalan.
Menurutnya, jika rasionalisasi anggaran bisa dilakukan, serta ada tambahan anggaran sekitar Rp 70 miliar setiap tahunnya untuk sektor perbaikan jalan.
” Apabila anggaran tambahan ini bisa tercapai, maka dalam waktu tiga tahun ke depan, masalah jalan rusak di Kabupaten Trenggalek bisa selesai,” bebernya. (ADV)
