Medianews.id, Trenggalek – Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan (Musrenbang) Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, Pembicaraan Wakil Bupati Trenggalek, Syah Muhammad Natanegara, di ruang terbuka hijau Desa Ngadirejo, Kamis (16/2/2023)
Kemudian turut hadir dalam acara Musrenbang Kecamatan Pogalan, Ketua DPRD, H. Samsul Anam dan Guswanto anggota DPRD dari Fraksi PDIP.
Musrenbang ini digelar sebagai tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun anggaran 2024, serta usulan beberapa program prioritas pra musrenbangcam, diusulkan untuk bisa masuk dalam RKPD Kabupaten Trenggalek tahun anggaran 2024, baik sarana prasarana fisik, maupun peningkatan SDM.
Seperti rencana Pembangunan Kantor Kecamatan Pogalan, recananya dibangun tahun 2020. Namun ada pandemi covid 19 sehingga ada refokusing anggaran, akhirnya rencana pembangunan Kantor Kecamatan Pogalan tidak jadi di laksanakan.
Dalam hal ini, Pemerintah Kecamatan Pogalan bersama Kepala Desa se-Kecamatan Pogalan dalam musrenbangcam meminta pembangunan Kantor Kecamatan Pogalan segera direalisasikan, karena kondisinya sangat memprihatinkan.
Selanjutnya, usulan dalam Musrenbang Kecamatan Pogalan, selain Kantor Kecamatan Pogalan, juga mengusulkan prioritas fisik, diantaranya infrastruktur jalan yang sudah mengalami kerusakan, jembatan di Desa Gembleb yang menjadi akses ekonomi masyarakat.
Selanjutnya, jembatan gantung di Desa Ngadirejo dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) bagi masyarakat Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang banyak dinon aktifkan. Karena masyarakat banyak yang membutuhkannya.
Wakil Bupati Trenggalek, Syah Muhammad Natanegara, akan berusaha memperjuangkan ini bersama dengan legislatif, karena menurutnya Bupati dan Wakil Bupati tidak bisa mengusulkan sendiri tanpa persetujuan DPRD.
“Saya sepakat dalam Musrembang tentunya yang menjadi prioritas utama sarana dan prasarana fisik bisa terjaga dengan baik,” ungkap Wakil Bupati Trenggalek, Syah Muhammad Natanegara.
Wakil Bupati Trenggalek, meminta kepada jajaran dalam hal ini BAPPEDA LITBANG untuk mencatat semua usulan tersebut untuk nantinya bisa disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang dimiliki pemerintah. “Kalau mungkin belum bisa teranggarkan tahun 2024 nanti, paling tidak dengan tercatat dapat menjadi prioritas pembangunan kedepannya,” tuturnya.
Lebih lanjut, selain sarana prasarana infrastruktur, mengenai pengentasan kemiskinan ekstrem juga menjadi prioritas Presiden Joko Widodo saat ini.
Dia berharap, Kepala Desa maupun perangkatnya benar benar mengenali dan melakukan pencatatan yang tepat kepada keluarga miskin yang masuk kategori kemiskinan ekstrem. Dengan begitu dapat menentukan langkah atau intervensi apa yang perlu diberikan untuk mengentaskan masyarakat yang terdaftar dalam kemiskinan ekstrem.
Pewarta : Hardi Rangga
